Profil PPID Dispermasdes

Profil PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

APA ITU PPID? Definisi dan Peran Strategis

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab penuh di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di institusi publik seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam konteks organisasi, PPID Pelaksana adalah ujung tombak dari komitmen organisasi terhadap keterbukaan informasi. PPID bertindak sebagai:

PERAN PPID	PENJELASAN
Pengelola Informasi	Mengelola arsip, dokumen, dan informasi dan dokumentasi bidang pemerintahan desa.
Penyampai Dokumen	Menyampaikan dokumen dan informasi pemberdayaan masyarakat dan desa kepada masyarakat yang meminta
Fasilitator Transparansi	Memfasilitasi akses pelayanan masyarakat ke informasi publik sebagai hak fundamental
Penjaga Kerahsiaan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai undang-undang
Mediator Komunikasi	Menjembatani kepentingan publik dengan kewajiban pemerintah

AMANAT HUKUM: UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Fondasi Hukum dan Regulasi

Keberadaan PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum transparansi Indonesia.

Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak fundamental untuk memperoleh informasi publik yang dikelola oleh badan publik, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan undang-undang ini, masyarakat tidak perlu lagi mengalami birokrasi berbelit untuk mendapatkan informasi publik, karena semua dapat diakses melalui satu pintu layanan PPID.

KEWAJIBAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEBAGAI BADAN PUBLIK

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten memiliki enam kewajiban strategis yang harus dipenuhi:

Kewajiban 1
Menyediakan informasi mengenai:

Program dan kegiatan Dispermasdes
Profil Desa
Data Pemerintahan Desa
Data BUMDes
Data Lembaga Kemasyarakatan Desa
Data Posyandu
Data PKK
Data SDGs Desa
Indeks Desa Membangun (IDM)
Dokumen Perencanaan
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Standar Pelayanan

Kewajiban 2

Menjamin seluruh informasi yang dipublikasikan:

Akurat
Mutakhir
Dapat dipertanggungjawabkan
Tidak menyesatkan

Kewajiban 3

Mengembangkan:

Website Dispermasdes
PPID Digital
Arsip elektronik
Database informasi desa
Sistem dokumentasi digital

Kewajiban 4: Membuat Pertimbangan Tertulis Setiap Kebijakan

Setiap kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus didukung oleh pertimbangan tertulis yang menjelaskan alasan, tujuan, dan landasan keputusan tersebut.

Isi Pertimbangan Kebijakan:

Pertimbangan aspek Politik (sesuai dengan visi misi pemerintah)
Pertimbangan aspek Ekonomi (dampak ekonomi pada masyarakat dan daerah)
Pertimbangan aspek Sosial (dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat)
Pertimbangan aspek Budaya (penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal)
Pertimbangan aspek Pertahanan dan Keamanan (jika relevan)

Pertimbangan tertulis ini kemudian dapat diminta oleh masyarakat melalui PPID, sehingga transparansi pengambilan keputusan terjaga.

Kewajiban 5: Memanfaatkan Sarana dan Media Elektronik dan Non-Elektronik

Dalam memenuhi kewajiban transparansi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa boleh menggunakan berbagai sarana, baik elektronik maupun non-elektronik:

Media Elektronik:

Website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Aplikasi mobile
Media sosial (Facebook, Instagram, Twitter)
Email dan sistem chat
Portal informasi publik daring

Media Non-Elektronik:

Kantor PPID fisik dengan jam layanan tertentu
Papan pengumuman
Brosur dan leaflet
Pertemuan publik dan forum diskusi
Surat menyurat

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM MENETAPKAN PPID

Landasan Penetapan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Klaten telah menjalankan amanat undang-undang dengan menetapkan PPID melalui dua regulasi penting:

Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
Keputusan Bupati Klaten Nomor 18/297/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan PPID Pelaksana Pemerintah Kabupaten Klaten

Dengan penetapan ini, setiap institusi pemerintah daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diwajibkan memiliki PPID Pelaksana yang siap melayani pemohon informasi publik.

PPID PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Siapa Adalah PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa?

PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pejabat atau unit khusus yang ditunjuk untuk mengelola permintaan informasi publik dari masyarakat. Tim ini bekerja dengan dedikasi tinggi untuk memastikan bahwa setiap permintaan informasi diproses dengan cepat, tepat, dan transparan.

Tugas Utama PPID Pelaksana:

Menerima Permohonan: Menerima dan mencatat setiap permohonan informasi publik dari masyarakat
Verifikasi Permohonan: Memverifikasi bahwa permohonan memenuhi kriteria yang ditetapkan
Pencarian Data: Mencari dan mengumpulkan dokumen/informasi yang diminta
Pemeriksaan Keamanan: Memeriksa apakah informasi ada dalam kategori yang dikecualikan
Penyampaian Informasi: Menyampaikan informasi kepada pemohon dalam bentuk yang tepat
Dokumentasi: Mendokumentasikan setiap permohonan dan tanggapannya
Penanganan Keberatan: Menangani keberatan atau pengaduan jika masyarakat tidak puas

Lokasi dan Kontak PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

INFORMASI	DETAIL
Alamat	Jalan Teratai No 2, Kampung Pondok, Klaten
Kode Pos	57411
Nomor Telepon	(0272) 321647
Jam Operasional	Senin - Jumat, 07:30 - 16:00 WIB
Website	dinpermasdes.klaten.go.id
Email	Akan ditentukan oleh PPID Pelaksana

TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Bagaimana Masyarakat Dapat Meminta Informasi?

Untuk memudahkan masyarakat, PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten menyediakan berbagai channel permintaan informasi:

Datang Langsung ke Kantor PPID

Masyarakat dapat datang ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Mengisi formulir permohonan informasi
Menunjukkan identitas diri
Menjelaskan informasi yang diperlukan

Melalui Telepon

Menghubungi nomor PPID Pelaksana
Menjelaskan kebutuhan informasi
Menjadwalkan pengambilan informasi

Melalui Email

Mengirimkan surat resmi permintaan informasi
Menyertakan identitas dan detail yang jelas
Menunggu balasan dari PPID Pelaksana

Melalui Website/Portal Informasi

Jika tersedia, mengakses portal informasi daring
Mengisi formulir online
Mendapatkan akses langsung atau dijadwalkan

Prinsip Layanan PPID:

Cepat: Respons dalam waktu yang ditentukan (umumnya 30 hari kerja)
Sederhana: Tidak berbelit-belit dan mudah diikuti
Hemat Biaya: Biaya administratif proporsional dan terjangkau

INFORMASI PUBLIK YANG DAPAT DIMINTA

Jenis-Jenis Informasi yang Tersedia:

Masyarakat dapat meminta informasi berkaitan dengan:

Informasi Pemerintahan Desa

Profil Desa
Monografi Desa
Data Aparatur Desa
Data BPD
Data LKD
Data RT/RW

Informasi Keuangan Desa

Dana Desa
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan
APBDes
Laporan Realisasi APBDes
Pengelolaan Aset Desa

Informasi Pemberdayaan Masyarakat

PKK
Posyandu
Karang Taruna
LPMD
Desa Wisata
Ketahanan Pangan
SDGs Desa

Informasi BUMDes

Data BUMDes
Unit Usaha
Pembinaan
Laporan Perkembangan

Informasi Perencanaan

RENSTRA
RENJA
IKU
Perjanjian Kinerja
LKjIP

Informasi Organisasi

Struktur Organisasi
Tupoksi
Standar Pelayanan
SOP
Maklumat Pelayanan

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Batasan Keterbukaan Informasi

Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik karena alasan keamanan, privasi, atau kepentingan nasional:

Informasi Dikecualikan jika: