REGULASI
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
- PERATURAN PRESIDEN TENTANG MANAJEMEN RESIKO PEMBANGUNAN NASIONAL
- PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
- PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
- PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
- PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
- PERATURAN BUPATI (PERBUP) KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
![[HOAKS] E-KTP Dipasang GPS untuk Pantau Keberadaan Masyarakat](https://cdn.klaten.go.id/files/6653365/25/10/wfiTGwI4ev0NgycvxIbtuv44y3AcgNzBlWRR0C7GgtLIkXR8AQ4aJz0BXdiC.jpg)